Kacamatanegeri.com, PPU – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor menilai kontribusi perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di daerah khususnya di Kabupaten PPU masih belum maksimal terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, peran perusahaan selama ini hanya didominasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yang dinilai belum sebanding dengan dampak aktivitas operasional di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Mudyat Noor setelah mengikuti rangkaian Workshop AKPSI dan Sawit Expo 2026 di Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Menurut Mudyat, aktivitas perusahaan sawit memberikan dampak yang cukup besar terhadap infrastruktur daerah, terutama penggunaan jalan umum untuk mobilisasi hasil perkebunan, baik tandan buah segar (TBS) maupun crude palm oil (CPO).
Dia berharap, perusahaan-perusahaan sawit yang beroperasi di PPU harus ikut berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat didaerahnya.
“Dampak operasionalnya sangat besar, terutama kendaraan bertonase tinggi yang setiap hari mengangkut TBS maupun CPO melalui jalan provinsi, jalan kabupaten hingga jalan desa. Kondisi ini tentu mempercepat kerusakan infrastruktur yang digunakan masyarakat,” beber Mudyat, Rabu (8/7/2026)
Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga dan mendukung pembangunan daerah sebagai bentuk komitmen terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
“Ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama, khususnya perusahaan-perusahaan sawit yang menikmati manfaat dari keberadaan infrastruktur daerah,” tegasnya.
Mudyat yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) berharap industri kelapa sawit mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, tidak hanya melalui penyerapan tenaga kerja maupun program CSR, tetapi juga melalui keterlibatan langsung dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, kelapa sawit merupakan salah satu aset strategis yang dimiliki daerah dan memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi apabila dikelola secara berkeadilan.
Sejalan dengan tema Rapat Koordinasi Nasional AKPSI, “Sawit untuk Rakyat”, Mudyat menekankan pentingnya perubahan pola hubungan antara perusahaan dan masyarakat.
Ia menilai perusahaan sawit perlu membuka ruang kolaborasi yang lebih luas sehingga masyarakat dapat ikut merasakan manfaat keberadaan industri tersebut.
“Semangat Sawit untuk Rakyat harus diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat secara langsung. Selama ini masih banyak perusahaan yang cenderung bersifat eksklusif, sehingga manfaat keberadaan perkebunan belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat di sekitarnya,” pungkasnya. (hms6/pemkabppu/loh)
