Kacamatanegeri.com, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) mengambil sikap ekstra hati-hati dalam menyikapi wacana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu yang direncanakan mulai 1 Januari 2027.
Hingga saat ini, pemerintah daerah memilih untuk menunggu turunnya aturan resmi dari pemerintah pusat sebelum mengambil langkah teknis maupun administratif di lapangan.
Kepala Bagian (Kabag) Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten PPU, Iwan Darmawan, mengatakan bahwa pernyataan lisan dari pejabat publik di media massa maupun media sosial belum memenuhi syarat legalitas bagi pemerintah daerah untuk mengeksekusi kebijakan kepegawaian. Perangkat daerah mutlak membutuhkan kepastian hukum tertulis sebagai dasar pijakan yang sah.
“Yang bisa kita lakukan pertama menunggu. Pastinya harus seperti itu. Kita tidak bisa hanya mendengar pejabat publik menyampaikan secara verbal di media, di TV, maupun media sosial,” ujar Iwan, Jumat (13/11/2026).
Iwan merinci, produk hukum tertulis yang dinantikan daerah meliputi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB), Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta berbagai petunjuk teknis turunannya.
Tanpa payung hukum yang jelas, katanya, instansi daerah tidak memiliki acuan pasti mengenai skema peralihan status, mekanisme pembiayaan, maupun sasaran formasi yang diprioritaskan.
Sejauh ini, informasi yang berkembang menyebutkan bahwa sektor pendidikan atau tenaga guru menjadi salah satu fokus utama dalam skema pemenuhan tersebut. Namun, Pemkab PPU belum mengantongi kepastian jumlah kuota maupun rincian formasi yang akan diakomodasi pada awal 2027 mendatang.
“Sampai hari ini kami juga terus berkomunikasi dengan BKPSDM mengenai apakah petunjuk teknisnya sudah ada atau belum. Jadi kita memang belum bisa melangkah jauh sebelum regulasinya turun,” jelas Iwan.
Meski begitu, persiapan dini di level teknis terus dijaga agar birokrasi daerah tidak panik maupun terburu-buru mengejar tenggat waktu saat aturan resmi diterbitkan nanti. (Adv/d1)
