Kacamatanegeri.com, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) mulai memfokuskan konsentrasi pada persiapan agenda besar di penghujung 2026, khususnya dalam menghadapi evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) serta penilaian tingkat kepatuhan pelayanan publik.
Saat ini, jajaran pemerintah daerah mengintensifkan pengumpulan dokumen bukti dukung atau eviden capaian kinerja dari masing-masing instansi.
Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setda Kabupaten PPU, Iwan Darmawan, memaparkan bahwa tahapan pengumpulan data saat ini berfokus pada rekapitulasi capaian hingga triwulan ketiga. Dokumen tersebut menjadi fondasi penting dalam penyusunan indeks kinerja organisasi yang dijadwalkan terbit pada Desember mendatang untuk mengukur efektivitas kerja tiap perangkat daerah.
“Ini masih triwulan ketiga, dan terkait evaluasi tersebut nanti di Desember proses penilaiannya. Dari per triwulan nanti sudah kita kumpulkan evidennya, dan penilaian mandiri terkait kinerja organisasi nanti indeksnya keluar di bulan Desember,” ujar Iwan, Jumat (13/11/2026).
Iwan menegaskan bahwa pihaknya hanya bertugas menghimpun serta memfasilitasi kelengkapan administrasi data dari setiap OPD, sementara wewenang pemberian skor maupun evaluasi akhir mutlak berada di tangan tim penilai eksternal.
Selain indeks kinerja internal, Pemkab PPU juga tengah menanti hasil penilaian pelayanan publik dari Ombudsman Republik Indonesia.
Pada tahun ini, tim Ombudsman telah turun langsung memantau sejumlah instansi pelayanan publik secara acak tanpa intervensi daerah, mencakup Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Sosial, hingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Penilaian kali ini pun menggunakan skema baru berupa pemberian opini, serupa dengan opini audit keuangan yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Ombudsman sendiri yang menentukan titik pantau secara acak. Kami tidak pernah mengusulkan, dan terkadang kami hanya diinformasikan terkait lokasi pemantauan mereka,” jelas Iwan. Pemkab PPU berharap capaian predikat baik dapat terus dipertahankan setelah seluruh hasil resmi disampaikan oleh Ombudsman nanti. (Adv/d1)
