Kacamatanegeri.com, PENAJAM – Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mengawal secara aktif usulan pembentukan sejumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) baru untuk mendongkrak kualitas pelayanan publik di bidang teknis.
Saat ini, berkas kajian akademik dan administratif dari daerah telah resmi diteruskan ke tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur guna menjalani proses verifikasi mendalam serta mendapatkan persetujuan kelembagaan secara resmi.
Kepala Bagian Ortal Setda Kabupaten PPU, Iwan Darmawan, membeberkan usulan UPTD baru tersebut bersumber langsung dari hasil kajian teknis mendalam yang diajukan oleh OPD pengampu terkait, yakni Dinas Perikanan Kabupaten PPU.
Adapun unit pelaksana teknis yang diusulkan mencakup UPT Balai Benih Ikan serta UPT Laboratorium Masyarakat yang sangat dibutuhkan guna menunjang operasional pelayanan teknis di lapangan bagi masyarakat luas.
“Kami sudah menerima usulannya di portal dan dokumennya sudah kami sampaikan ke pihak provinsi untuk mendapatkan persetujuan dan verifikasi teknis. Di antaranya yang diusulkan adalah UPT Balai Benih Ikan, kemudian UPT Laboratorium Masyarakat,” katanya, Rabu (11/11/2026).
Katanya, seluruh berkas usulan dan tahapan kajian dari OPD pengampu telah lengkap dikirimkan melalui sistem aplikasi terintegrasi, Iwan mengungkapkan bahwa realisasi pembentukan UPTD tersebut diprediksi belum bisa rampung pada tahun anggaran berjalan.
Hal ini mengingat sisa waktu efektif tahun anggaran yang semakin terbatas serta dibutuhkannya kecermatan ekstra dalam memenuhi seluruh persyaratan ketat yang ditetapkan oleh Pemprov Kaltim.
“Melihat sisa bulan yang ada, rasanya tidak mungkin rampung tahun ini. Bisa jadi prosesnya berlanjut hingga tahun depan. Namun kalau berdasarkan pertimbangan kebutuhan daerah, pastinya usulan ini sangat relevan untuk ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Meskipun surat persetujuan resmi dari provinsi belum diterbitkan, Pemkab PPU tetap optimistis bahwa kehadiran UPTD tersebut kelak akan memperkuat infrastruktur pelayanan publik secara berkelanjutan. (Adv/d1)
