KACAMATANEGERI.COM, BALI – Komitmen menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan regional diperkuat dalam kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2025.
Inisiatif kolaboratif yang dihelat oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan ini mempertemukan TPID dari tiga wilayah strategis, yakni Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor mengatakan Capacity Building ini bukan sekadar rutinitas, melainkan sarana krusial untuk berbagi pengalaman dan memperkuat sinergi lintas batas dalam menekan inflasi.
“Pengendalian inflasi adalah pilar fundamental dalam menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Tantangan ini mustahil dihadapi secara parsial. Perlu kolaborasi antarwilayah, lintas sektor dan kebijakan,” kata Mudyat, di Pullman Legian Hotel, Kuta, Badung, Bali, Jumat (24/10/2025).
Mudyat menjelaskan, tiga daerah yang saling melengkapi di Kalimantan Timur bagian selatan. Mulai Kabupaten Paser kuat di sektor pertambangan dan perkebunan, Kota Balikpapan unggul di sektor industri, perdagangan, dan jasa, sementara Kabupaten PPU didaulat sebagai lumbung pangan sekaligus Gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan potensi ekonomi strategis.
“Sinergi antar daerah adalah kuncinya. Ketiganya tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus saling menopang dalam menjaga ketahanan pangan dan menekan inflasi,” tegasnya.
Ia mengajak, seluruh peserta untuk menjadikan pertemuan ini sebagai tonggak penting penguatan komitmen bersama, menegaskan bahwa pengendalian inflasi adalah gerakan bersama demi stabilitas ekonomi regional.
Kemitraan Strategis Jadi Kunci Utama
Sementara, Kepala Perwakilan BI Balikpapan Robi Ariadi memaparkan sejumlah langkah strategis yang harus diintensifkan TPID. Langkah-langkah tersebut, mencakup optimalisasi kerja sama antardaerah.
Hal itu guna menjamin ketersediaan stok komoditas strategis dan memperkuat ketahanan pasokan melalui dukungan infrastruktur yang memadai. Kemudian penguatan peran BUMD dan Perumda.
“Termasuk pengembangan kelembagaan dan peningkatan sumber daya agar lebih efektif dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga,” jelas Robi.
Begitupun dengan intensifikasi operasi pasar (OP), pasar murah, dan gerakan pangan murah (GPM). Dengan memperluas cakupan wilayah dan meningkatkan frekuensi kegiatan.
Seperti efisiensi rantai distribusi melalui penguatan kemitraan strategis antara produsen, pelaku usaha, dan lembaga distribusi. Penguatan produksi pangan dan perlindungan lahan pertanian, sebagai jaminan keberlanjutan produksi di daerah. (yam)
