Integrasi Data Kependudukan di Aplikasi MPPD PPU Terkendala Izin Pusat

Advertorial, Berita67 Dilihat
banner 468x60

Kacamatanegeri.com, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) terus mengoptimalkan operasional layanan aplikasi Mall Pelayanan Publik Daerah (MPPD) yang resmi diluncurkan pada 5 November lalu.

Platform pelayanan berbasis digital ini dirancang untuk memudahkan birokrasi masyarakat melalui sekitar 12 jenis layanan terpadu, mulai dari pelayanan pajak daerah, perizinan satu pintu, layanan RSUD, administrasi kependudukan, hingga fitur pemantauan Closed-Circuit Television (CCTV) real-time yang menjadi salah satu produk unggulan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU. Semua bisa diakses dengan mudah, namun semua harus mendapat dukungan penuh dari semua pihak.

banner 336x280

Meski demikian, integrasi layanan di dalam aplikasi MPPD masih menemui sejumlah hambatan regulasi dan teknis di lapangan. Kepala Bidang (Kabid) Aplikasi dan Persandian Diskominfo PPU, Fitriani, mengungkapkan bahwa penarikan data secara real-time dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum dapat dilakukan sepenuhnya karena terbentur izin Application Programming Interface (API) dari pemerintah pusat.

“Kami sudah memasukkan aplikasi layanan kependudukan ke dalam MPPD. Namun, saat dibuka sifatnya baru sebatas baca dan hanya terkoneksi ke situs pusat, sehingga data real-time belum bisa ditarik,” ucapnya, Jumat (13/11/2026).

Ia menjelaskan, dinas terkait di daerah tidak memiliki kewenangan penuh untuk membuka akses data kependudukan karena sifatnya yang sensitif dan terpusat. Diskominfo PPU tercatat sudah dua kali melakukan koordinasi guna meminta izin tertulis agar integrasi data dapat berjalan penuh, tetapi hingga kini masih menunggu persetujuan resmi Kementerian.

Baca Juga :  DPRD PPU Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024

Selain persoalan izin pusat, layanan pemantauan tujuh titik CCTV real-time di aplikasi MPPD juga sempat mengalami gangguan teknis akibat kapasitas penyimpanan server yang melebihi batas.

“Guna mengatasi hal ini, kami telah mengajukan usulan penambahan kuota penyimpanan server kepada Kementerian terkait sekaligus merencanakan penambahan titik-titik pemantauan baru dilapangan, termasuk di area terminal yang selama ini belum terhubung jaringan internet,” terang Fitriani. (Adv/d1)

banner 336x280