Kacamatanegeri.com, PENAJAM – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan dan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 berlangsung sukses di Gedung Paripurna, Selasa (8/7/2025).
Bupati PPU, Mudyat Noor menanggapi, terkait pandangan umum fraksi-fraksi yang disampaikan dalam rapat RPJMD, pada prinsipnya sudah sejalan dengan arah perencanaan yang telah disusun oleh pemerintah daerah.
“Pada prinsipnya apa yang disampaikan fraksi-fraksi sebetulnya searah rencana yang disusun, termasuk didalamnya persoalan penerimaan anak-anak sekolah,” ujarnya usai rapat paripurna.
Mudyat Noor menyampaikan, sebelumnya sudah memanggil Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) agar setiap anak di PPU wajib sekolah.
“Jadi persoalan penerimaan itu, kita berharap jangan sampai ada siswa yang tidak diterima saat daftar sekolah,” tegasnya.
Mudyat Noor menegaskan, pendidikan merupakan kewajiban pemerintah, apalagi dengan adanya ketentuan pendidikan wajib belajar 13 tahun.
“Kalau misalnya ada yang tidak sekolah, berarti pemerintah melanggar undang-undang itu artinya,” tambahnya.
Mudyat mengimbau, agar pola seleksi terhadap penerimaan siswa di SD, SMP dan SMA dapat dipermudah. Karena itu merupakan pendidikan wajib.
Menurutnya, aturan wajib belajar saat ini adalah 13 tahun, ditambah pendidikan anak usia dini (paud) satu tahun.
“Artinya itu beberapa sudah kita rumuskan bersama, apa yang menjadi pandangan fraksi-fraksi, kita harapkan akan sejalan dengan arah RPJMD kali ini,” imbuhnya.
Fokus Kolaborasi dan Pembangunan Berkelanjutan
Mudyat Noor menjelaskan, bahwa terkait arah pembangunan lima tahun ke depan dalam RPJMD, program prioritas pemerintah daerah mencakup pelayanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan.
Selain itu pembangunan infrastruktur di mana sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Termasuk juga soal pelayanan air bersih.
“Air bersih kita harapkan bisa terpenuhi, termasuk di dalamnya bagaimana masyarakat merasa terlayani, seperti ketersediaan tenaga kerja serta ketersediaan fasilitas penunjang kegiatan masyarakat seperti nelayan petani dan sebagainya,” jelasnya.
Mudyat Noor berharap, seluruh program tersebut bisa dipenuhi secara bertahap dalam lima tahun ke depan, sehingga Kabupaten PPU siap untuk mendukung kehadiran Ibu Kota Negara (IKN). (*/ant/dwn)
