KACAMATANEGERI.COM, PENAJAM – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada dasarnya siap akomodir penerapan pendidikan sekolah swasta gratis.
Hal ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 4/PUU-XXII/2024. Dimana mengharuskan pemerintah menjamin wajib belajar jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik di sekolah negeri dan swasta.
Namun sebelum mengimplementasikan putusan MK di tingkat II, Kepala Disdikpora Kabupaten PPU, Andi Singkerru, menyebut beberapa syarat atau perumusan harus dirampungkan, yakni lebih dulu akan duduk bersama pihak yayasan selaku pengelola sekolah swasta, khususnya tingkat SD dan SMP.
“Formulasi untuk sekolah swasta gratis harus dirampungkan lebih dulu,” kata Andi Singkkeru, beberapa hari lalu.
Tuntasnya pembahasan dalam rembug nantinya harus klir 100 persen. Hal ini agar tak terjadi miskomunikasi antara pemerintah daerah dengan pihak yayasan. Salah satu poin yang ditekankan mengenai keterbukaan biaya operasional dimana disampaikan secara gamblang.
“Jadi nanti disampaikan saja bagaimana beban biaya operasionalnya begitupun dengan kekurangannya,” terangnya.
Dikatakannya, putusan MK itu bersifat inkrah. Sehingga di daerah dapat mulai mengimplementasikannya. Dan komitmen dari pihak yayasan swasta sangat ditekankan sebelum menerapkan pendidikan gratis bagi sekolah swasta.
“Misal, konsekuensinya nanti tidak boleh ada lagi pembiayaan-pembiayaan tiba-tiba yang mana mengagetkan orang tua murid. Harus berkomitmen mengikuti aturan dengan setop pembiayaan-pembiayaan yang bersumber dari masyarakat,” jelasnya.
Tercatat, sebanyak 19 sekolah swasta di Benuo Taka, baik SD maupun SMP. Ia mengungkapkan, perhatian Pemkab PPU peduli dengan sekolah swasta. Salah satunya memberikan hibah untuk gaji guru swasta, termasuk didalamnya tunjangan hari besar keagamaan. (yam/dwn)
