Kacamatanegeri.com, BALIKPAPAN– Jelang HUT Kemerdekaan RI ke-80, dunia media sosial diramaikan fenomena kemunculan pengibaran bendera One Piece, sebuah logo kartun anime yang dikibarkan sejajar dengan bendera Merah Putih.
Aksi ini menjadi populer di ruang publik, bahkan pemerintah merespons ini sebagai tindakan yang berpotensi melanggar hukum.
Namun dari situ, oleh beberapa kalangan ini lebih tepat dipahami aksi spontan sebagai ekspresi perlawanan simbolik dan bentuk kebebasan sipil, bukan sebagai ancaman negara.
Hal itu juga menjadi perhatian serius bagi Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Andrie Afrizal, SH.
Menurut Andre KHG sapaan karibnya, bentuk perlawanan semacam ini bersifat spontan, emosional, dan lebih cepat menyebar di media sosial.
“Fenomena yang menurut saya para pemimpin negeri tidak paham dengan konteks yang beredar di Gen Milenial dan Gen Z,” kata Andre usai menghadiri upacara peringatan di Halaman Gedung Dome Balikpapan, Minggu (17/8/2025).
Dikatakan Andre, pemerintah terlalu cepat mengambil kesimpulan ditengah polemik pengibaran bendera One Piece pada momen peringatan Kemerdekaan RI.
“Pemerintah terlalu cepat mengambil kesimpulan dan saya menilai sejumlah pernyataan pejabat terlalu terburu-buru dalam merespons fenomena tersebut sehingga menimbulkan kegaduhan,” keluhnya.
Dirinya ingin menyampaikan ke pemerintah dalam hal ini menteri-menteri yang kemarin terlalu cepat mengambil statement terkait bendera One Piece, bendera Jolly Roger-nya Luffy.
“Jangan hanya karena ingin dilihat kerja, akhirnya menimbulkan kekisruhan. Kasihan Pak Presiden Probowo kalau menterinya mau eksen tapi tanpa memahami situasi dilapangan,” katanya.
Padahal kata Andre, kalau kita nonton film One Peace itu justru menyindir world government atau pemerintah dunia fiktif dalam serial tersebut, bukan negara tertentu.
“Mungkin ini bisa digambarkan sebagai PBB, bukan suatu negara, malah One Peace sendiri membantu negara untuk melawan mafia-mafia yang semaunya sendiri,” cerita Andre.
“Dan kita generasi Z dan milenial, paham bahwa musuh Luffy itu world government. Justru Strawhat Pirates sering membantu sebuah negara melawan mafia dan penjahat, bukan melawan pemerintah negaranya,” sambungnya.
Andre menilai kesalahpahaman itu membuat isu semakin ramai di media sosial hingga memicu efek ikut-ikutan di kalangan anak muda, termasuk di Balikpapan.
“Dampaknya cukup meluas, akhirnya orang jadi penasaran dan ingin mengibarkan. Padahal kalau dipahami, film itu justru banyak nilai perjuangan. Jadi saran saya, para menteri lebih baik memahami dulu sebelum berkomentar,” katanya.
Ia juga mengapresiasi sikap salah satu pejabat yang segera melakukan klarifikasi dan menenangkan situasi.
“Untungnya Bang Dasco (Sufmi Dasco Ahmad, Red), cepat mengambil tindakan dan cepat mengklarifikasi semua, jadi kekisruan di media sosial redah,” ucapnya.
Andre pun menyampaikan pesan kepada generasi muda agar tetap berfokus pada hal positif. Terkhusus pemuda-pemudi di Balikpapan dan Indonesia umumnya, yakin akan siap mengorbankan apapun untuk kemajuan bangsa dan negara.
“Semoga solidnya pemuda dan solidnya pemerintah tetap tetap terjaga terus,” pungkasnya. (dwn)
