Evaluasi Kematangan Kelembagaan, Pemkab PPU Kaji Opsi Penataan Struktur OPD

Advertorial, Berita38 Dilihat

Kacamatanegeri.com, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) tengah mematangkan kajian strategis terkait penataan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini mencakup berbagai opsi, mulai dari penggabungan hingga pemisahan sejumlah urusan dinas yang disesuaikan dengan dinamika kebijakan nasional serta hasil evaluasi indeks kematangan kelembagaan yang kini sedang berproses.

Kepala Bagian (Kabag) Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten PPU, Iwan Darmawan, mengatakan penataan tersebut bukan sekadar upaya perampingan birokrasi semata, melainkan sebuah instrumen untuk menyelaraskan urusan pemerintahan yang memiliki irisan tugas pokok dan fungsi yang serupa.

“Bukan merampingkan bahasanya, tetapi menggabungkan urusan-urusan terkait yang punya irisan. Itu kita lakukan proses analisa, apakah itu bakalan nanti dijadikan sebagai OPD yang bergabung atau bahkan misah,” ujar Iwan Darmawan, Jumat (13/11/2026).

Iwan mencontohkan bahwa penyesuaian struktural ini turut mempertimbangkan perkembangan tata kelola organisasi di tingkat kementerian maupun pemerintah provinsi.

Kendati demikian, terkait wacana pemisahan atau penggabungan dinas tertentu seperti bidang kepemudaan dan olahraga (Disdikpora) dengan instansi lainnya pihaknya menegaskan belum menentukan bentuk spesifik karena masih menunggu hasil kajian menyeluruh.

Saat ini, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab PPU sedang berproses menghimpun berbagai data pendukung guna mengisi instrumen penilaian mandiri kematangan kelembagaan berdasarkan arahan gubernur.

Penilaian mandiri tersebut nantinya akan dievaluasi lebih lanjut oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengukur efektivitas organisasi secara komprehensif.

“Kematangan kelembagaan itu untuk melihat apakah lembaga-lembaga yang sudah eksis ini bisa dipertahankan atau dilebur, atau apakah memang sudah sesuai dari tingkat proses perencanaannya sampai output-nya,” tambah Iwan.

Melalui evaluasi mendalam ini, Pemkab PPU berharap tata kelola birokrasi ke depan dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta tepat sasaran dalam melayani masyarakat luas. (Adv/d1)