KACAMATANEGERI.COM, PENAJAM – DPRD Kabupaten PPU bergerak cepat menanggapi isu daerah yang disampaikan Aliansi Gerakan Rakyat Penajam (Geram) saat unjuk rasa di depan Kantor DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Selasa (2/9/2025) lalu, kini ditindak lanjuti dengan digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP).
RDP yang dilaksanakan di lantai 3 DPRD PPU, Kamis (4/9/2025), menindaklanjuti 5 isu krusial yang disampaikan massa aksi, mencakup persoalan pendidikan, kesejahteraan buruh, hingga transparansi anggaran daerah.
Ketua DPRD PPU, Raup Muin menegaskan bahwa RDP ini merupakan langkah konkret legislatif dalam menanggapi tuntutan masyarakat.
“Ada lima isu daerah yang disampaikan, dan kami langsung menindaklanjutinya dengan rapat bersama dinas terkait dan mahasiswa,” ucap Raup.
Adapun lima poin tuntutan, yakni upah layak bagi guru dan perbaikan fasilitas pendidikan, transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembangunan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI), tindak tegas perusahaan nakal yang abai terhadap standar gaji, upah lembur, serta jaminan sosial BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Ia menambahkan, bahwa masukan dari masyarakat, termasuk kritik terhadap kinerja dewan, menjadi pemicu untuk bekerja lebih baik. Ia memastikan pintu kantor DPRD selalu terbuka untuk setiap aspirasi yang disampaikan.
“Lembaga DPRD juga disoroti, termasuk masalah kinerja. Tentunya kami akan mengevaluasi. Kita tidak pernah tertutup dari segala aspirasi yang disampaikan masyarakat, mahasiswa, ataupun perorangan,” ungkapnya.
Dalam RDP itu, setiap dinas terkait memaparkan perkembangan terbaru mengenai poin-poin tuntutan yang menjadi tanggung jawab mereka.
Tampak hadir perwakilan mahasiswa dan sejumlah instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU, seperti Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). (ya/d1)
