Kacamatanegeri.com, PONTIANAK – DPRD Kota Balikpapan yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Yusri melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, Rabu (10/6/2026).
Penataan pedestrian, ruang terbuka hijau, dan pengembangan ruang publik menjadi fokus pembahasan pertemuan sebagai bagian dari upaya menciptakan kota yang nyaman dan ramah bagi masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Yusri, menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan Pemerintah Kota Pontianak.
“Terus terang, ini merupakan pengalaman pertama bagi kami dalam kunjungan kerja yang langsung diterima oleh Wali Kota. Bahkan tadi ada rekan kami yang merasa sangat terharu atas penyambutan yang diberikan,” katanya.
Yusri menjelaskan, tujuan utama kunjungan kerja yakni mempelajari penataan pedestrian yang dinilai menjadi salah satu keunggulan Kota Pontianak.
Menurutnya, keberadaan jalur pedestrian merupakan bagian penting dalam menciptakan kenyamanan hidup masyarakat perkotaan. Ia menilai konsep pedestrian yang diterapkan Kota Pontianak memiliki keunggulan dari sisi panjang jalur maupun keterhubungannya antarkawasan.
“Di Balikpapan, fasilitas pedestrian masih belum sepanjang dan sekomprehensif yang ada di sini. Apa yang kami lihat hari ini akan menjadi bahan masukan yang akan kami sampaikan kepada Pemerintah Kota Balikpapan,” ujarnya.
Yusri berharap konsep pedestrian yang terhubung dan nyaman seperti di Kota Pontianak dapat menjadi bagian dari arah pembangunan Kota Balikpapan pada masa mendatang.
“Kami berharap pembangunan pedestrian tidak hanya dilakukan pada titik-titik tertentu, tetapi dapat terhubung secara lebih luas sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutupnya.
Sementara Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan ajang silaturahmi sekaligus sarana berbagi pengalaman antardaerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
“Dalam mengelola kota, tentu masing-masing daerah memiliki tantangan dan kekurangan. Kita saling bertukar informasi dan pengalaman agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih baik,” ujarnya.
Menurut Edi, pemerintah daerah saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari berkurangnya dana transfer hingga implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang berdampak pada kemampuan fiskal daerah dalam menjalankan program pembangunan.
Ia menjelaskan, Kota Pontianak memiliki luas sekitar 118 kilometer persegi dengan jumlah penduduk mendekati 700 ribu jiwa. APBD Kota Pontianak Tahun 2026 tercatat sekitar Rp2,15 triliun setelah adanya pengurangan dana transfer sekitar Rp235 miliar, sementara Pendapatan Asli Daerah berada pada kisaran Rp867 miliar.
Meski demikian, Pemkot Pontianak tetap konsisten mengembangkan konsep pembangunan kota yang humanis melalui penyediaan ruang terbuka hijau, penghijauan kota, pembangunan trotoar yang nyaman, serta penataan kawasan waterfront di sepanjang tepian Sungai Kapuas.
Edi yang berlatar belakang arsitek menilai ruang publik memiliki peran penting dalam memperkuat interaksi sosial masyarakat yang heterogen.
“Salah satu fokus pembangunan kami adalah memperbanyak ruang terbuka hijau. Dalam sejarahnya, Pontianak pernah mengalami konflik horizontal yang lebih banyak dipengaruhi faktor kesukuan. Karena itu kami berupaya menyediakan lebih banyak ruang publik sebagai sarana interaksi masyarakat sehingga tercipta hubungan sosial yang lebih baik,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga mengembangkan aplikasi Sipohon dan regulasi perlindungan pohon untuk mendukung program penghijauan kota. Penataan trotoar dilakukan dengan konsep tematik, teduh, aman, nyaman, dan saling terhubung guna mendorong budaya berjalan kaki di tengah masyarakat.
Wali Kota juga menegaskan pentingnya memperkuat hubungan antardaerah di Kalimantan melalui kerja sama dan pertukaran pengalaman pembangunan. Menurutnya, kehadiran Ibu Kota Nusantara membuka peluang bagi seluruh daerah di Kalimantan untuk berkembang bersama melalui kolaborasi yang semakin erat. (kominfo/prokopim)
