Kacamatanegeri.com, PPU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sukses menggelar Konsultasi Publik dan Ekspose Indeks Desa Tahun 2026 di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Senin (24/8/2026).
Kepala DPMD Kabupaten PPU, Tita Deritayati membuka kegiatan. Diikuti sekitar 134 peserta yang terdiri dari perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, camat, kepala desa, lurah, ketua BPD, pendamping desa, BUMDes, TP PKK Kabupaten dan kecamatan, ketua Posyandu, serta unsur terkait lainnya.
Tita Deritayati menegaskan bahwa kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus disusun berdasarkan kebutuhan serta karakteristik masing-masing desa.
Menurutnya, setiap desa memiliki tantangan dan potensi yang berbeda sehingga diperlukan sinergi, inovasi, kolaborasi, serta kebijakan yang tepat sasaran agar pembangunan desa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Setiap desa memiliki tantangan dan potensi yang berbeda. Karena itu diperlukan sinergi, inovasi, kolaborasi, dan kebijakan yang tepat sasaran agar pembangunan desa dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelas Tita.
Ia berharap konsultasi publik tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan formalitas, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama sekaligus mengevaluasi berbagai program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
“Mari kita jadikan konsultasi publik ini sebagai momentum untuk memperkuat kerja sama dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, berdaya saing, inklusif, dan sejahtera,” kata dia.
Tita juga membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh peserta untuk menyampaikan saran, masukan, maupun rekomendasi. Ia menegaskan, DPMD PPU tetap terbuka menerima masukan di luar forum apabila masih terdapat aspirasi yang belum tersampaikan.
Ia menambahkan, meskipun pelaksanaan kegiatan berada di tengah keterbatasan dan efisiensi anggaran, semangat kolaborasi tetap harus dijaga. Menurutnya, koordinasi dan penyatuan berbagai potensi yang dimiliki dapat menjadi kekuatan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.
“Kami berharap produk dari konsultasi publik ini bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban, tetapi menjadi wajah kita bersama untuk saling mengevaluasi, memberikan masukan dan saran, sehingga dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa,” ungkapnya.
Wujud Transparansi dan Partisipasi Pelayanan Publik
Sementara itu, Sekretaris DPMD PPU, Alam Perwiranegara, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud transparansi dan partisipasi publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan DPMD.
Ia menjelaskan, konsultasi publik tersebut memiliki sejumlah tujuan, di antaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik, mengidentifikasi berbagai permasalahan dan kendala pelayanan, serta menyusun tindak lanjut perbaikan pelayanan berdasarkan hasil konsultasi dan kesepakatan bersama.
“Melalui forum ini kami berharap dapat menghimpun masukan yang produktif untuk penyempurnaan pelayanan DPMD serta menghasilkan berita acara kesepakatan sebagai bahan tindak lanjut,” jelasnya.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber yang menyampaikan materi terkait pemberdayaan dan kelembagaan sosial budaya masyarakat, pemerintahan desa, serta pendampingan desa dan pengelolaan program pembangunan desa.
Rangkaian kegiatan meliputi pembukaan, laporan panitia, pemaparan materi, diskusi dan tanya jawab, perumusan berita acara kesepakatan hasil forum, serta ekspose Indeks Desa.
Melalui kegiatan tersebut, DPMD PPU berharap terbangun komitmen bersama antara pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten PPU. (hms6)
