KACAMATANEGERI.COM, PPU- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar pelatihan intensif terkait penggunaan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), dipusatkan di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB), Kamis (26/9/2024).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).
Pelatihan ini diikuti puluhan operator dan admin SIMFONI PPA dari berbagai instansi di PPU. Yakni, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung (RAPB), RSUD Sepaku, UPTD PPA, Polres Penajam, Polsek 4 Kecamatan se-Kabupaten PPU, Dinas Sosial dan Puskesmas se-Kabupaten PPU.
Adapun aplikasi SIMFONI PPA ini telah dibangun sejak 2016 yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di wilayah Indonesia, baik untuk warga negara Indonesia maupun warga negara asing.
“SIMFONI PPA merupakan sistem informasi pemerintah Republik Indonesia (RI) yang dikembangkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” ujar Nurkaidah, Kepala Bidang Perlindungan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan DP3AP2KB PPU.
Nurkaidah menjelaskan, SIMFONI PPA dirancang untuk mengintegrasikan data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di seluruh Indonesia.
Dengan demikian, data yang diperoleh akan lebih akurat, up-to-date, dan dapat diakses secara real-time oleh semua unit layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dibawah pada Tingkat Nasional meliputi Provinsi, Kabupaten dan Kota. “Tujuannya untuk menuju satu data, data kekerasan nasional,” imbuhnya.
Nurkaidah menyampaikan, dalam pelatihan ini memaparkan mengenai tata cara pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui aplikasi SIMFONI PPA.
Yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas para peserta dalam menggunakan SIMFONI PPA sehingga pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di PPU dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. (*/ni/d1)
