Kacamatanegeri.com, PENAJAM – Persoalan anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau terlantar masih menjadi pekerjaan rumah bersama di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Meski demikian, angin segar kini menghampiri kelompok rentan tersebut melalui kolaborasi lintas instansi yang masif di Benuo Taka.
Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten PPU, Dony Ariswanto, mengatakan fenomena anak tanpa kejelasan asal-usul di wilayahnya tergolong cukup signifikan.
Dalam kurun waktu satu bulan terakhir saja, pihaknya mencatat ada sekira lima orang anak yang langsung menghadap dan membutuhkan penanganan administratif. “Usia mereka rata-rata di bawah tujuh tahun. Mereka tentu butuh kepastian legalitas untuk mengakses pelayanan dasar, baik itu pendidikan maupun kesehatan. Selain pengangkatan anak, mereka mutlak memerlukan kejelasan perwalian,” ujar Dony, Selasa (10/11/2026).
Untuk menjawab tantangan tersebut, Disdukcapil PPU tidak berjalan sendiri. Pemerintah daerah menggandeng Dinas Sosial serta Kejaksaan Negeri melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN). Sinergi ini difokuskan untuk membantu proses pengurusan penetapan hak perwalian anak melalui lembaga peradilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.
Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, penyerahan dokumen kependudukan bagi anak-anak terlantar telah dilakukan belum lama ini di kantor kejaksaan. Dokumen penting seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), akta kelahiran, hingga Kartu Identitas Anak (KIA) diterbitkan agar hak-hak administratif mereka terpenuhi.
“Dalam akta tersebut kolom nama orang tua dikosongkan sesuai prosedur bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya, keberadaan dokumen resmi ini menjadi kunci pembuka akses kesejahteraan mereka.
Saat ini, sejumlah anak membutuhkan perlindungan pengasuhan, termasuk yang berada di bawah pengawasan lembaga keagamaan seperti yang berada di salah satu pondok pesantren bilangan Kecamatan Penajam mendapatkan pendampingan intensif.
“Upaya kolaboratif ini diharapkan mampu memutus rantai kerentanan sosial, memastikan tidak ada satupun anak di PPU yang kehilangan haknya hanya karena persoalan identitas,” pungkas Dony. (Adv/d1)
