Kacamatanegeri.com, PENAJAM – Isu tumpang tindih program sertifikasi tenaga kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) akhirnya terjawab secara tuntas dan dipastikan tidak menjadi persoalan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten PPU, Muhammad Ali Musthofa, mengatakan program sertifikasi keterampilan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh instansinya sama sekali tidak berbenturan dengan kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).
Penegasan krusial ini disampaikan menyusul adanya tanggapan miring di tengah masyarakat mengenai data sertifikasi keterampilan Dinas PUPR yang sempat dikabarkan tidak dilaporkan secara berkala.
Menanggapi hal tersebut, pihak Dinas PUPR menjelaskan bahwa fokus pelatihan dan sertifikasi yang mereka jalankan memiliki segmentasi dan bidang keahlian yang sangat spesifik dan terukur.
“Untuk pelatihan jasa konstruksi ini difokuskan pada tenaga kerja terampil, mulai dari SMK ke yang meliputi tukang, tenaga ahli konstruksi, mandor, dan sebagainya hingga K3,” ujar Ali Musthofa, Rabu (11/11/2026).
Ia merinci, kategori kewenangan tingkat kabupaten di Dinas PUPR mencakup tenaga terampil mulai dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat.
Sementara itu, untuk jenjang pendidikan akademik yang lebih tinggi seperti sarjana (S1) hingga magister (S2) sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah tingkat provinsi. Dari sisi pembagian sektor pekerjaan, Dinas PUPR berfokus secara eksklusif pada bidang konstruksi bangunan dan infrastruktur.
Hal ini jelas membedakannya secara tegas dengan program pelatihan yang dikelola oleh Disnakertrans, yang lebih banyak menyasar keahlian umum di luar sektor konstruksi, seperti satuan pengamanan (satpam) dan bidang keahlian pengamanan lainnya.
“Boleh kita kombinasikan saja. Kami sama-sama dengan Polres juga bagaimana kita sama-sama mengurangi jumlah pengangguran. Sehingga kalau jumlah pengangguran menurun, otomatis angka kriminalitas di PPU ini ikut menurun,” terang Ali.
Terkait pengelolaan data, Dinas PUPR PPU selalu terbuka untuk mengombinasikan data dengan Disnakertrans demi menekan angka pengangguran secara sinergis bersama kepolisian. (Adv/d1)
