UKACAMATANEGERI.COM, PPU- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mencetuskan ide Klinik Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
Sebagai upaya menciptakan ruang konsultasi dalam peningkatan kapasitas pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif tentang konsep PPRG.
Misalnya, dalam merencanakan dan mengatur keuangan yang digunakan untuk membangun sesuatu. Caranya adalah dengan memperhatikan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil.
Karena semua punya kebutuhan yang berbeda, PPRG memastikan bahwa baik perempuan maupun laki-laki mendapatkan kesempatan yang sama untuk ikut serta menikmati hasil pembangunan.
Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (KGPP) Dinas P3AP2KB PPU, Hery Handayani mengungkapkan, tercetusnya klinik PPRG merupakan ide dari Enik Herawati, Kasi Pengendalian Pengarusutamaan Gender (PUG).
“Berangkat dari banyaknya teman-teman yang ingin didampingi, itu salah satunya,” ujarnya.
Meskipun telah diadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan pelatihan, kendala kehadiran dan perbedaan dalam tingkat pemahaman materi menjadi tantangan tersendiri bagi DP3AKB.
Handayani memahami, setiap peserta yang hadir tentu memiliki kapasitas pemahaman yang berbeda-beda. Hal ini mengindikasikan pentingnya menyediakan pendampingan yang lebih intensif bagi peserta.
“Jadi klinik PPRG ini, memang untuk mereka supaya lebih memahami serta bisa mendampingi secara langsung. Mereka yang datang langsung ke bidang kita, Alhamdulillah respon mereka cukup antusias,” ucapnya.
Lebih lanjut, Handayani mengungkapkan, ide pembentukan klinik ini hanya sekadar gurauan saat penyelenggaraan pelatihan di Pantai Amal pada awal tahun 2023.
Namun, melihat antusiasme para peserta, ide tersebut terus dikembangkan dan diperluas cakupannya. Bahkan melibatkan lebih banyak pihak dari luar lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Dan perangkat desa dan kelurahan juga kita adakan. Karena mereka juga punya anggaran untuk pembangunan desa dan lebih menyentuh ke lingkungan masyarakatnya. Kita mencoba lagi merambat ke situ,” tuturnya.
Dengan adanya klinik PPRG, Dinas P3AP2KB memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan untuk ikut serta, kontrol atas keputusan, dan manfaat yang sama dari pembangunan.
Menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan berdiskusi dengan sesama. Hal ini sangat penting untuk memperkuat jaringan dan mempercepat implementasi PPRG. (*/ni/d1)
