Kacamatanegeri.com, PENAJAM – Angin segar berembus bagi ratusan guru honorer dan tenaga kependidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Seiring meningkatnya jumlah murid pada tahun ajaran 2026, alokasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) turut mengalami lonjakan signifikan hingga menembus angka lebih dari Rp31 miliar.
Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten PPU, Durajat, menjelaskan bahwa skema penghitungan anggaran Bosda sangat bergantung pada dinamika jumlah peserta didik di sekolah. Karena kebutuhan dana pendidikan merupakan prioritas yang bersifat mendasar, penyesuaian alokasi otomatis mengikuti pertumbuhan siswa.
“Menghitung dan memonitor jumlah dana BOS kita menyesuaikan dengan jumlah murid. Ketika jumlah muridnya bertambah, dana BOS juga ikut bertambah karena ini merupakan mandatory spending yang wajib diutamakan,” katanya, Senin (26/10/2026).
Secara rincian, total anggaran sebesar Rp31 miliar tersebut dialokasikan untuk seluruh sekolah negeri yang tersebar di empat kecamatan, yaitu Penajam, Sepaku, Waru, dan Babulu.
Jenjang Sekolah Dasar (SD) negeri yang saat ini berjumlah 96 sekolah menerima alokasi terbesar yakni Rp21.148.067.999. Sementara itu, untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri yang mencakup 27 sekolah mendapatkan kucuran sebesar Rp9.881.451.999.
Selain lonjakan nominal anggaran, daya tekan kabar gembira ini terletak pada fleksibilitas penggunaan dana tersebut. Merujuk pada edaran terbaru dari pemerintah pusat, dana BOS kini kembali diizinkan untuk membiayai gaji serta honorarium tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan honorer. Kebijakan ini mengubah aturan sebelumnya yang sempat melarang penggunaan dana operasional sekolah untuk menggaji honorer.
Durajat menegaskan, kepastian ini sangat krusial mengingat Kabupaten PPU saat ini masih menghadapi tantangan pemenuhan sumber daya manusia di sektor pendidikan. Sekolah-sekolah negeri tidak hanya kekurangan ratusan guru pengajar, tetapi juga membutuhkan tambahan tenaga administrasi, penjaga sekolah, petugas perpustakaan, hingga tenaga kebersihan.
Keberadaan guru honorer serta Pegawai Jasa Penunjang Layanan Perorangan (PJLP) dinilai menjadi tulang punggung utama agar proses belajar mengajar di PPU tetap berjalan optimal. Adapun bagi sekolah swasta, pembiayaan tenaga pendidik tetap menjadi kewenangan serta tanggung jawab yayasan penyelenggara masing-masing.
“Contohnya KPC (Kartu Penajam Cerdas) tahun lalu beda tahun sekarang, saat ini bertambah,” pungkas Durajat. (Adv)
