Kacamatanegeri.com, PENAJAM – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) secara aktif mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak mengambil jalan pintas dengan mengakui secara sepihak anak orang lain atau anak terlantar tanpa melalui prosedur hukum yang sah.
Tindakan pengasuhan anak tanpa menempuh jalur resmi dinilai menyimpan berbagai risiko hukum yang sangat fatal dan merugikan di kemudian hari. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil PPU, Dony Ariswanto, mengatakan masih banyak warga yang belum memahami jalur hukum yang benar dalam mengurus anak asuh.
Sehingga kerap memilih mengklaim anak tersebut sebagai anak kandung demi kemudahan administratif jangka pendek, padahal tindakan ini membawa dampak buruk yang masif pada aspek keperdataan anak.
“Jangan sampai anak orang lain diakui menjadi anak. Itu yang enggak kita mau,” ucap Dony, Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan pengalaman penanganan di lapangan, persoalan ini sangat riskan terjadi akibat minimnya pemahaman masyarakat luas terkait mekanisme adopsi yang benar di mata hukum. Akibat ketidaktahuan tersebut, banyak warga mengadopsi anak tanpa memikirkan akibat hukum jangka panjang yang ditimbulkannya.
“Kebanyakan masyarakat belum memahami, informasinya belum didapat sepenuhnya. Tak tahu jalurnya. Jangan sampai mengadopsi tapi pada kemudian hari akan berakibat fatal, karena efek hukumnya,” kutip Dony.
Dirinya bilang, dampak fatal tersebut berkaitan erat dengan kepastian hukum hak waris di masa depan, pencatatan golongan darah yang akurat dalam situasi darurat medis, hingga keabsahan hubungan keperdataan dalam dokumen resmi negara.
Guna mencegah timbulnya permasalahan sosial dan sengketa hukum di kemudian hari, Disdukcapil bersama Dinas Sosial dan Kejaksaan membuka pintu seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berkonsultasi dan mengurus penetapan perwalian resmi atau proses pengangkatan anak sesuai koridor hukum positif. (Adv/d1)
