KACAMATANEGERI.COM, PPU – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor desak Komisi XII DPR RI untuk menjadi motor perubahan fundamental dalam kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Mudyat menuntut agar prinsip proporsionalitas DBH dikembalikan, memastikan daerah penghasil sumber daya alam mendapatkan porsi yang benar-benar adil, sebanding dengan kontribusi dan dampak yang mereka tanggung.
Tuntutan tersebut disampaikan Mudyat dalam kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Pendapatan Negara (PPN) Komisi XII DPR RI di Balikpapan, Rabu (26/11/2025).
Sorotan utama yang dibawa Mudyat adalah perlunya skema dana kompensasi khusus sebagai balasan atas eksploitasi sumber daya alam yang masif di Kalimantan Timur.
“Kami meminta pemerintah pusat mempertimbangkan skema dana infrastruktur berbasis kompensasi lingkungan,” ucapnya.
Menurutnya, ini adalah tuntutan mendasar yang harus dipenuhi, mengingat kerusakan ekologis yang diakibatkan oleh eksploitasi tersebut sangat besar, berbanding terbalik dengan kondisi infrastruktur daerah yang tertinggal.
“Kalau kita lihat pembangunan jalan di Pulau Jawa itu bertingkat-tingkat. Di Kaltim, jangankan bertingkat, menyambung jalan saja susah,” jelasnya.
Kondisi fiskal PPU menjadi isu genting lainnya. Setelah ditetapkan sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), PPU justru mengalami pukulan finansial yang signifikan. Kemampuan pembiayaan daerah anjlok drastis dari APBD tahun lalu sebesar Rp2,7 triliun, kini hanya tersisa Rp1,3 triliun. “Kondisi ini sangat memukul daerah,” tuturnya.
Ia menekankan betapa tidak adilnya situasi tersebut bagi daerah yang kini memikul beban strategis nasional yang sangat besar. Mudyat menyebut situasi ini tidak proporsional bagi daerah yang telah memberikan kontribusi besar sebagai lumbung energi negara.
Selain isu infrastruktur dan fiskal, Mudyat juga membawa isu kerakyatan yang mendesak, yaitu kondisi sektor perikanan di PPU. Meskipun potensi laut PPU diakui luar biasa, kesejahteraan nelayan masih berada pada taraf memprihatinkan.
“Potensi nelayan di PPU luar biasa, tetapi kondisinya masih jauh dari layak dengan harga (jual hasil tangkapan) yang sangat murah,” ungkap Mudyat.
Ia mendesak perhatian pemerintah pusat untuk segera melakukan investasi pada fasilitas pendukung vital perikanan, seperti pembangunan pelabuhan perikanan, pengadaan Cold Storage atau gudang pendingin, perbaikan sistem pemasaran hasil laut
“Kami tidak meminta banyak, hanya ingin keadilan. Karena Kalimantan Timur, termasuk Kabupaten PPU, sudah memberi banyak kepada negara,” pungkasnya. (Adv)
