Kacamatanegeri.com, PPU – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor menerima audiensi dan silaturahmi pengurus Forum Rukun Tetangga (RT) Kelurahan Penajam di kantornya, Kamis (7/5/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Nicko Herlambang, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU Muhajir, Plt Kepala Bappelitbang, Ade Rianto Embong Bulan, serta Camat Penajam Rahmad.
Audiensi Forum RT ini menjadi ruang penyampaian aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dasar lingkungan, mulai dari sarana posyandu, penerangan jalan umum, hingga persoalan infrastruktur jalan dan irigasi yang dinilai masih memerlukan perhatian pemerintah
Dalam dialog bersama para ketua RT, Mudyat Noor menyebut Program Tangguh RT merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk memperkuat pembangunan berbasis lingkungan masyarakat melalui dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan warga.
“Program Tangguh RT ini diharapkan mampu memberikan daya dukung bagi masyarakat, khususnya melalui pemenuhan fasilitas yang memang dibutuhkan langsung oleh warga,” kata Mudyat.
Namun demikian, ia mengingatkan agar pelaksanaan program tersebut dilakukan secara tertib administrasi dan mengacu pada kebutuhan prioritas masyarakat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Jangan sampai program yang sudah dirancang baik justru menimbulkan persoalan hukum karena administrasi yang tidak tertib atau penggunaannya tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Selain menyoroti program lingkungan, sejumlah ketua RT juga menyampaikan persoalan jalan yang rawan banjir dan kebutuhan penanganan infrastruktur yang sebagian berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).
Menanggapi hal tersebut, Mudyat mengatakan pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna mempercepat penanganan sejumlah persoalan yang dikeluhkan masyarakat.
“Pemerintah daerah terbuka menerima masukan masyarakat dan terus melakukan komunikasi lintas sektor untuk menindaklanjuti berbagai kebutuhan warga,” katanya.
Ia juga menyebut dukungan terhadap fasilitas kesehatan masyarakat seperti posyandu dapat dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Di tengah tantangan fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten PPU disebut tetap berupaya menjaga dukungan pembangunan hingga tingkat RT yang dinilai menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan,” tutupnya. (hms/pemkabppu/loh)
