Kacamatanegeri.com, PPU – Desa adalah ujung tombak pembangunan. Dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), desa-desa dituntut lebih inovatif, mandiri, serta mampu mengelola potensi lokal untuk mendukung pembangunan daerah maupun nasional.
Penegasan ini disampaikan Bupati PPU Mudyat Noor yang secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pelatihan Penguatan Tata Kelola Pemerintah Desa melalui Program Sekolah Inovasi Desa, yang berlangsung di Hotel Qubika-IKN, Senin (14/9/2025).
Kegiatan ini juga dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Nicko Herlambang, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tita Deritayati, Ketua Program Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Agus Heruanto Hadna yang juga sebagai narasumber.
Dalam sambutannya, Bupati Mudyat menekankan pentingnya pemahaman aparatur desa terkait tata kelola pemerintahan. Menurutnya, pemimpin desa harus mampu menjadi teladan serta peka dalam mengelola berbagai program pemerintah, agar membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya berharap Bimtek ini betul-betul dicermati, dipelajari, dan dimanfaatkan. Banyak program pusat yang sebenarnya bisa dikelola desa, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bisa menjadi berkah, tapi juga bisa menjadi bencana jika tidak disikapi dengan bijak,” ujar Mudyat.
Bupati juga memaparkan potensi besar yang bisa digerakkan desa dari program MBG, mulai dari penyediaan ayam, telur, beras, hingga sayuran. Ia mengingatkan agar desa menyiapkan diri, membangun kerja sama, dan menggerakkan koperasi agar tidak menimbulkan inflasi akibat lonjakan kebutuhan bahan pangan.
Bupati juga memberikan apresiasi kepada Universitas Gadjah Mada (UGM) yang telah berkolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan ini.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten PPU, Tita Deritayati, menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan Sekolah Inovasi Desa dilatarbelakangi oleh pentingnya menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.
Menurutnya, langkah awal yang harus dilakukan adalah membangun kesadaran masyarakat terhadap potensi ekonomi kerakyatan dan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki.
Dengan kesadaran tersebut, masyarakat akan lebih mudah mengidentifikasi permasalahan yang ada sekaligus menciptakan solusi kreatif dan berkelanjutan untuk kemajuan desa.
“Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan sekaligus meningkatkan wawasan, pemahaman, pengetahuan, serta keterampilan kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menciptakan inovasi unggulan desa yang konkret, berkelanjutan, dan berakar pada potensi lokal,” ujarnya dalam laporan kegiatan.
Kegiatan Sekolah Inovasi Desa ini diikuti sebanyak 73 peserta terdiri dari kepala desa, perangkat desa, pengurus koperasi desa (kopdes), pengurus badan usaha milik desa (BUMDes), anggota BPD, serta pengurus TP PKK desa yang dilaksanakan selama tiga hari mulai 15-17 September 2025. (hms6/pemkabppu/d1)
