Kacamatanegeri.com, JAKARTA – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor melakukan audiensi strategis di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Pertemuan ini menjadi langkah konkret Pemerintah Kabupaten PPU dalam mendorong percepatan pembangunan daerah sebagai kawasan penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam audiensi tersebut, Mudyat Noor didampingi Kepala Dinas PUPR Kabupaten PPU Muhajir, Kepala Dinas Pertanian PPU Andi Trasodiharto, Sekretaris Bapelitbang PPU Arif, Kabag Pemerintahan Dahlan, Kabag Humas dan Protokol Tamrin, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Rombongan diterima Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris dan Direktur Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Bappenas Taufik Hidayat Putra.
Diyakini audiensi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Bupati PPU dengan Menteri PPN/Bappenas tahun lalu. Salah satu fokus utama yang dibahas adalah usulan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur di Kabupaten PPU sebagai mitra strategis IKN.
“Harapannya, pembangunan infrastruktur di Kabupaten PPU dapat berjalan seiring dan terintegrasi dengan pembangunan IKN,” ujar Mudyat Noor.
Usulkan Proyek Jembatan Riko dan Bendungan Talake
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab PPU mengusulkan sejumlah proyek strategis nasional (PSN) untuk mendukung konektivitas dan ketahanan sumber daya air, di antaranya, pembangunan jembatan sungai Riko yang menghubungkan wilayah PPU dengan kawasan IKN, Bendungan Lawe-Lawe dan Bendung Gerak Talake sebagai suplai sumber air baku bagi PPU dan IKN.
Integrasi antarwilayah, khususnya antara PPU dan IKN, dinilai krusial agar pergerakan orang, barang, dan jasa semakin efisien serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru.
Selain infrastruktur fisik, Pemkab PPU juga mengusulkan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan agar kualitas layanan publik meningkat dan mampu mengimbangi pertumbuhan kawasan akibat pembangunan IKN.
Mudyat Noor berharap pembangunan Kabupaten PPU ke depan dapat menjadi bagian dari isu pembangunan nasional, sehingga kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dapat mengakomodasi penguatan kawasan PPU sebagai “super hub” penyangga IKN.
Pemkab PPU juga menargetkan pada 2028, master plan pembangunan kawasan PPU sebagai wilayah mitra IKN sudah terarah dan mampu menangkap peluang strategis dari kehadiran ibu kota baru di Kalimantan Timur.
“Kita ingin PPU menjadi role model pembangunan di Kalimantan Timur yang tumbuh selaras dengan IKN,” tegasnya.
Dalam audiensi ini, Bappenas menyambut baik berbagai usulan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten PPU dan membuka ruang diskusi lanjutan secara lebih intensif, khususnya terkait percepatan pembangunan infrastruktur.
Dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pembangunan di Kabupaten PPU dapat segera diakselerasi, sekaligus memperkuat posisinya sebagai mitra utama IKN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (hms/ppu)
