BPBD PPU Cairkan 65 Persen Dana Uang Lelah Karhutla dari Pemprov Kaltim

Kacamatanegeri.com, PENAJAM – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai menyalurkan dana operasional dan uang lelah bagi petugas penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang bersumber dari anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur.

Pada tahap pertama ini, realisasi pencairan dana uang lelah telah mencapai sekitar 65 persen atau berkisar antara Rp250 juta hingga Rp260 juta. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten PPU, Nurlaila, mengatakan total alokasi anggaran yang diklaim PPU ke Pemprov Kaltim meliputi tiga pos utama di luar Belanja Tidak Terduga (BTT).

Ketiga item tersebut adalah anggaran uang lelah sebesar Rp446 juta, biaya makan dan minum rapat koordinasi pagi maupun sore sebesar Rp64 juta, serta kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) operasional jenis Pertamax dan Dexlite sekitar Rp70 juta.

Skema pencairan dana tersebut menggunakan sistem reimburse atau penggantian biaya berdasarkan pengajuan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang telah diverifikasi terlebih dahulu sebelum diajukan ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Provinsi.

“Jadi kita ada SPJ, kita verifikasi, kita minta anggarannya atau pencairannya sesuai dengan yang kita ajukan pencairannya, maka mereka akan lakukan pengajuan pencairan di BKD provinsi dan kemudian baru kita akan dikirimkan ke rekening pengelolaannya di BPBD,” kata Nurlaila, Selasa (17/11/2026).

Ia merinci, dana BBM telah seluruhnya disalurkan, sedangkan uang lelah tahap pertama sudah didistribusikan kepada para personel lapangan lintas instansi dengan besaran Rp120.000 per kejadian untuk setiap orang.

Penerima mencakup petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Satpol PP, TNI-Polri, Dinas Pertanian, BPBD, hingga aparatur desa dan kelurahan. Sementara itu, pencairan untuk unsur relawan seperti PMI masih dalam proses administrasi.

“Sementara kan ada parameternya ya, dia 0,25 hektare ke atas seperti itu. Karenakan kejadian 0,010 hektare itukan banyak yah yang berapa kali berapa gitu yang enggak sempat melebar. Nah itu kita eliminasi dulu, kita ambil yang besar-besar di atas seperempat hektare,” jelasnya.

Nurlaila menambahkan, apabila alokasi dana dari provinsi masih mencukupi setelah tahap pertama rampung, pihaknya berencana mengusulkan pencairan untuk seluruh kejadian tanpa batasan luas lahan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi petugas selama empat bulan masa penanganan Karhutla. (Adv/d1)