Kacamatanegeri.com, PPU- Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus berupaya maksimalkan pencapaian realisasi anggaran dan pembangunan fisik tahun 2024.
Dalam Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok), BKAD melakukan evaluasi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dihelat di Aula Lantai III, Kantor Bupati PPU, Rabu (13/11/2024).
“Kami melihat per hari itu secara progres memang realisasi keuangan masih diangka sekitar 60 persen dari 35 OPD yang ada,” ungkap Kepala BKAD PPU, Muhajir, saat ditemui usai kegiatan Radalok.
Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat potensi besar untuk meningkatkan penyerapan anggaran.
Ia menyampaikan, dari 35 OPD yang ada di PPU, teridentifikasi 10 OPD dengan realisasi anggaran paling rendah.
“Ada Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kemudian juga ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Dinas Perhubungan (Dishub) dan lainnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Muhajir mengungkapkan, meskipun sebagian besar OPD telah mencapai realisasi di atas sekira 50 persen.
Namun, ia menyebut, hanya Dishub yang masih rendah, dibawah 50 persen. Meskipun proyek fisik sudah cukup jauh berjalan.
“Nah kita coba cermati terkait dengan persoalan-persoalan yang ada. Memang kawan-kawan di OPD ini, melaporkan bahwa secara realisasi fisik itu sebenarnya sudah tinggi. Cuman tinggal menunggu pencairannya saja,” terangnya.
Selain Dishub, pada Dinkes juga menghadapi kendala dalam merealisasikan anggaran, terutama untuk proyek pembangunan fisik di puskesmas.
“Ada dua puskesmas, saya kira yang deviasinya masih tinggi. Nah itu kita dorong terus untuk bagaimana realisasi ini bisa dikejar,” tegasnya.
Selain itu, Ia memaparkan, beberapa faktor yang menjadi penghambat realisasi anggaran di sejumlah OPD antara lain keterbatasan material dan sulitnya mencari tenaga kerja lapangan.
Hal ini, kata Muhajir, dipengaruhi dengan adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berdekatan dengan PPU. Sehingga turut bersaing dalam memperebutkan sumber daya tersebut.
“Karena berbarengan dengan pembangunan IKN juga, seperti material agregat yang semua itu dari daerah Palu. Kemudian, kedua persoalan pekerja, kemungkinan terpecah-pecah dengan banyaknya pekerjaan fisik di IKN, sehingga sulit mencari pekerja,” jelasnya.
Untuk mengatasi permasalahan ini, ia menekankan, pihaknya akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja OPD.
Muhajir berharap, setiap pimpinan OPD dapat memberikan dorongan kepada pejabat pelaksana teknis untuk mempercepat realisasi anggaran yang tertunda.
“Oleh karena itu, kita korelasikan bahwa SKPD itu kita minta untuk mengejar progres,” pungkasnya. (*/ni/d1)
