Kacamatanegeri.com, PENAJAM – Di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Badan Gizi Nasional (BGN) telah memetakan sebanyak 22 titik Satuan Pelayanan (SP) atau dapur layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sekretariat Daerah (Sekda) PPU, Tohar menyampaikan, bahwa pihaknya bersama para pimpinan daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) telah mendapat informasi melalui sosialisasi program MBG, Senin, 10 Februari 2025.
Sosialisasi disampaikan oleh BGN melalui Deputi Pemeliharaan Aplikasi Gizi, Tigor Pangaribuan.
Ia menyatakan, untuk seluruh kabupaten dan kota di Kaltim, ada ploting berkenaan dengan Satuan Pelayanan (SP), yakni dapur MBG.
“Kita di PPU, berdasarkan penyampaian Deputi itu dapat 22 SP, kemudian Kabupaten Paser dapat 36 SP,” kepada media, Senin (17/2/2025).
Kemudian selain dari itu juga telah diinformasikan bahwa setiap satu SP tersebut akan menerima atau mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp 10 miliar dan akan dikelola langsung oleh pemerintah pusat.
Artinya akan ada anggaran sebesar Rp 220 miliar untuk 22 SP dalam setiap tahunnya.
“Ya mudah-mudahan penentuan jumlah SP ini telah memperhitungkan kelompok sasaran penerima manfaat, terutama yang berkaitan dengan data siswa, baik untuk Paud, SD, SMP, termasuk SMA,” ujarnya.
Berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan itu ada di dua kewenangan untuk pada level daerah, di mana pendidikan dasar kewenangan daerah.
Kemudian pendidikan menengah merupakan kewenangan provinsi. Memungkinkan dalam konteks pelayanan itu menjadi kewenangan yang terkesan tidak membeda-bedakan.
Tohar menjelaskan, ada hal penting bagi daerah yang pertama adalah, bagaimana pemerintah membangun pemahaman dari konsepsi program. Salah satunya bahwa program itu di samping memberikan asupan gizi kepada anak-anak usia sekolah, juga berimbas terhadap perputaran ekonomi daerah.
Tohar mengungkapkan, berkenaan dengan pengelola SP tersebut, berdasarkan informasi dari Deputi agar melibatkan pihak lokal.
Sedangkan untuk lokasi dimana SP akan di bangun, Tohar menjelaskan sampai saat ini pihaknya akan mengkomunikasiakan kembali perihal tempat tersebut.
“Karena memang waktunya singkat kita belum ada komunikasi. Semua daerah juga mengajukan pertanyaan yang sama, Apakah 22 SP ini sudah ada titiknya, tentu ketika menentukan jumlah sudah ada. Hanya kita belum tahu di mana titik-titik dari 22 itu,” ungkapnya.
Lebih jauh Tohar mengatakan, bahwa sebelumnya pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 21 miliar melalui APBD. Namun anggaran tersebut hingga saat ini belum digunakan. Berdasarkan informasi bahwa semua akan di kelola pemerintah pusat menggunakan APBN.
“Ya sudah biarkan saja, karena nanti bisa kita gunakan untuk hal yang lain, andaikan sudah ada supporting pembiayaan yang memadai dari APBN,” kata Tohar.
Di samping itu mengenai tenaga pengelola dari masing-masing SP nanti ada petugas dari BGN. Kemungkinan berpotensi untuk supporting tenaga lokal.
“Dari BGN tidak seberapa, yang ada tenaga operasional lebih banyak dari lokal, itu informasi yang kita dapat. Ya mungkin kalau kemarin disampaikan antara 45 sampai 50 orang dalam satu SP,” sambungnya.
Tohar berharap, program ini dapat bersinergi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan, karena secara umum untuk makanan sehat bergizi itu harus lengkap dari aspek vitamin dari sayuran serta aspek protein baik hewani maupun nabati juga ada. (*/ant/dwn)
