KACAMATANEGERI.COM, PPU- Pejabat (pj) Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyatakan tanah Benuo Taka telah mencatat sejarah baru, bukan hanya untuk daerah, tetapi juga sebagai tonggak sejarah bagi Indonesia.
Ia menyampaikan bahwa keberhasilan pendaratan perdana Presiden RI Joko Widodo turut membuat masyarakat PPU merasa bangga.
“Karena ini pertama kalinya, pendaratan Presiden Republik Indonesia (RI) di Bandar Udara (Bandara) Very Very Important Person (VVIP) yang berada di Kabupaten PPU,” ujarnya saat ditemui awak media usai menyambut kedatangan Presiden RI Joko Widodo di Bandara VVIP, Kecamatan Penajam, Selasa (24/9/2024).
Lebih lanjut, Zainal Arifin menegaskan, komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU untuk mendukung penuh operasionalisasi Bandara VVIP.
“Akan terus mendukung perwujudan operasional dari Bandara VVIP ini,” tegasnya.
Disebutkannya, Presiden Joko Widodo dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Bandara VVIP tidak hanya diperuntukkan bagi tamu negara, namun juga akan dibuka untuk masyarakat umum.
Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat PPU dan sekitarnya.
“Pastinya Kabupaten PPU akan menjadi salah satu bagian yang terintegrasi dari pembangunan Bandara VVIP,” ucapnya.
Dengan adanya Bandara VVIP, diharapkan dapat mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta sosial di Kabupaten PPU.
Oleh sebab itu, Zainal mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat aktif dalam mendukung perwujudan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Jadi tidak hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang ada di IKN,” tegasnya.
Pemkab PPU juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Benuo Taka agar dapat bersaing di era pembangunan IKN.
Selain itu, Zainal Arifin mengungkapkan bahwa pihaknya telah beberapa kali membicarakan hal ini kepada Orotita IKN, serta dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Disamping kita juga akan meningkatkan kompetensi anak-anak kita untuk bisa sama kompetensinya seperti yang dibutuhkan di IKN. Kita juga mendorong agar ada prioritas untuk bisa diberikan kepada anak-anak kita yang ada di Kabupaten PPU,” ungkapnya.
Ia berharap pembicaraan selanjutnya dapat menghasilkan keputusan yang sesuai dengan harapan pemerintah daerah, khususnya masyarakat di PPU. (*/ni/)
