Atasi Pendangkalan, DPRD Dorong Pemkab PPU Bangun Tanggul di Muara Sungai Tunan

Berita, Daerah263 Dilihat
banner 468x60

Kacamatanegeri.com, PENAJAM– Wakil Ketua Komisi I DPRD PPU, Irawan Heru Suryanto memberikan arahan kepada pemerintah kabupaten agar segera melakukan upaya pengerukan serta pembangunan tanggul untuk mengatasi pendangkalan di Muara Sungai Tunan, Kelurahan Petung Kecamatan Penajam, Kabupaten PPU, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim)

Upaya itu sebagai solusi untuk membuka potensi ekonomi serta menanggapi keluhan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan selalu kesulitan untuk melintasi muara saat air surut akibat adanya pendangkalan.

banner 336x280

“Ya sering terjadi pendangkalan, sehingga sangat sulit bagi nelayan ketika air surut untuk bisa melewati muara Sungai Tunan,” ujarnya Irawan kepada media, Sabtu (10/5/2025).

Irawan berharap, pemkab PPU segera melakukan upaya pengerukan atau normalisai serta membangun tanggul di areal muara Sungai Tunan yang sering terjadi pendangkalan.

“Bukan hanya normalisasi, tapi membuat tanggul atau semaca turap seperti yang ada di beberapa daerah,” ungkap Irawan.

Irawan menyampaikan, saat air surut, masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan terkendala saat melintasi muara Sungai Tunan, berharap agar pemkab berupaya melakukan pengerukan di muara sungai.

“Ya demikian keinginan masyarakat, karena susah untuk kapal melintas saat airnya surut,” katanya.

Irawan mengungkapkan, bahwa dampak pendangkalan muara Sungai Tunan tidak hanya di rasakan masyarakat sebagai nelayan di kawasan itu, namun juga berimbas kepada perusahaan swasta yang ingin berinvestasi membangun pelabuhan di kawasan tersebut.

Baca Juga :  Bukti Nyata Untuk IKN, Pemkab PPU Rampungkan IKU dan IKD dalam RPJMD 2025-2029

“Ya salah satu alasan kenapa PT Waru Kaltim Plantation (WKP) tidak membuat pelabuhan di situ, karena terkait masalah bongkar muatnya yang bermasalah,” keluhnya.

Irawan menegaskan, pemkab harus segera mengambil langkah secepatnya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

“Ya, kita minta pemkab, kalau DPRD ini bukan eksekutif. Khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR),” tegasnya.

Irawan menambahkan, bahwa muara Sungai Tunan memiliki aspek ekonomi yang besar. Salahsatunya dibangun pelabuhan atau dermaga sebagai sarana industri nelayan maupun perusahaan. (*/ant/dwn)

 

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *