APBD Tahun 2025 Kota Balikpapan Terjadi Perubahan, Capai Rp 4,26 Triliun

Berita, Daerah36 Dilihat
banner 468x60

Kacamatanegeri.com, BALIKPAPAN – Angka pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 Kota Balikpapan terjadi perubahan, tercatat pendapatan Rp 4,26 triliun, belanja Rp4,75 triliun, dan pembiayaan Rp 492,23 miliar.

Perubahan disampaikan Wakil Walikota Balikpapan Bagus Susetyo dalam rapat paripurna DPRD Balikpapan dalam agenda penyampaian nota Wali Kota terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2025, Selasa (19/8/2025).

banner 336x280

Dalam penyampaiannya, Bagus menegaskan bahwa perubahan APBD merupakan langkah penyesuaian terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan prioritas daerah.

“Perubahan APBD 2025 disusun untuk menyesuaikan kondisi aktual dengan berbagai pertimbangan,” ujarnya.

Ditegaskan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2024 hasil audit BPK RI mencapai Rp614,74 miliar, lebih tinggi dari asumsi sebelumnya. Namun setelah dikurangi kewajiban, dana yang bisa digunakan hanya Rp113,26 miliar.

“Kita tetap menghadapi defisit riil sekitar Rp43,69 miliar. Pemerintah berupaya menutupnya dengan mendorong peningkatan PAD hingga Rp78,77 miliar, meski harus dihadapkan pada pengurangan transfer pusat sebesar Rp47,59 miliar,” jelasnya.

Secara rinci disebutkan Bagus, angka Perubahan APBD 2025 Balikpapan mencatat pendapatan Rp4,26 triliun, belanja Rp4,75 triliun, dan pembiayaan Rp492,23 miliar.

“Kami meminta DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera mempercepat pembahasan sesuai aturan,” harapnya.

Karenanya, Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 mewajibkan persetujuan bersama paling lambat tiga bulan sebelum akhir tahun anggaran.

“Jadi, kita harus bekerja cepat agar program pembangunan tidak tertunda,” tegasnya.

Baca Juga :  Pj Bupati PPU Resmikan Festival Tanjung Penajo se-Kaltim

Sementara itu, Ketua DPRD Alwi Al Qadri yang memimpin paripurna menyampaikan seluruh fraksi akan menelaah rancangan tersebut secara cermat. Melalui pandangan umum fraksi yang rencananya dijadwalkan digelar sehari setelah paripurna sebagai bentuk masukan politik kepada pemerintah kota.

“Sejatinya pemandangan umum fraksi akan menjadi ruang kritik, saran, sekaligus rekomendasi agar APBD Perubahan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (*/d1)

banner 336x280