KACAMATANEGERI.COM, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) harus bekerja ekstra guna meningkatkan pendapatan daerah. Musabab, pada 2026 nanti, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merosot.
Untuk diketahui, APBD 2025 senilai Rp 2,41 triliun. Pada tahun depan diproyeksi mengalami penurunan. Nilainya diperkirakan tak sampai Rp2 triliun. Kondisi itu membuat Bupati PPU, Mudyat Noor, memutar otak untuk meningkatkan pendapatan dan meminimalisir pengeluaran.
“Anggaran masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) coba kami potong. Karena biar bagaimanapun pendidikan dan kesehatan yang lebih penting kami utamakan,” kata Mudyat Noor, Selasa (30/9/2025).
Selain menggenjot berbagai sektor pajak untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab PPU berupaya membawa sumber pendapatan lain di luar APBD daerah, seperti Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kaltim dan Transfer kas ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
” Itu yang harus kami maksimalkan,” terangnya.
Ditegaskan Mudyat, meski APBD Kabupaten PPU 2026 diproyeksi mengalami penurunan, namun arah pembangunan daerah yang telah disusun tetap harus berjalan. Sehingga upaya lain di luar pajak, ia menekan perusahaan umum daerah (Perusda) untuk mampu mendapatkan profit.
“Kemudian mengurangi subsidi yang selama ini kita layani di rumah sakit,” terangnya
Pada sektor kesehatan ini, Pemkab PPU berupaya melengkapi fasilitas penunjang alat kesehatan di rumah sakit. Sebab, tidak lengkapnya fasilitas berdampak pada minimnya pendapatan dari klaim BPJS.
Dengan kondisi itu, klaim BPJS yang diterima bisa Rp 100 miliar, namun yang diterima daerah hanya sekira Rp50 miliar. “Karena rumah sakit kita belum memenuhi fasilitas kesehatan.,” tuturnya.
Jika fasilitas kesehatan di rumah sakit telah dilengkapi, nantinya akan berdampak pada berkurangnya pasien yang dirujuk di rumah sakit luar daerah.
“Kalau sudah lengkap, subsidi bisa kita minimalisir, sehingga otomatis pendapatan ada peningkatan, itu yang kami harapkan,” tutup Mudyat. (ym/d1)
