KACAMATANEGERI.COM, PPU – Di tengah hiruk pikuk megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), yang secara geografis menjadi tuan rumah, kini menyuarakan jeritan fiskal dan ketidakmerataan pembangunan.
Realitas pahit ini ditegaskan oleh Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, di hadapan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI saat kunjungan kerja di Gedung Kemenko 3, IKN, Rabu (19/11/2025).
Waris secara terbuka menuntut keadilan pembangunan dari pemerintah pusat dan DPR RI, menyoroti kontradiksi tajam antara citra PPU sebagai lokasi IKN dengan kondisi finansial daerah yang terancam.
Dirinya mengungkapkan, anggapan PPU berkembang pesat karena IKN adalah ilusi. Faktanya, kebijakan pemotongan anggaran pusat justru melumpuhkan kemampuan daerah untuk melayani masyarakatnya.
“Anggaran PPU yang semula sekitar Rp2,6 triliun dipotong drastis hingga 50 persen, menyisakan hanya Rp1,3 triliun,” katanya.
Angka ini sangat mengkhawatirkan karena, menurut Waris, belanja pegawai saja mencapai sekitar Rp900 miliar. Dengan sisa anggaran yang minim, Pemkab PPU berada dalam kondisi kritis.
“Belum termasuk kebutuhan infrastruktur, pembangunan, hingga program prioritas daerah,” jelasnya.
Timpang, Tiga Kecamatan Minta Diperhatikan
Ironisnya, dampak pembangunan IKN terfokus hampir seluruhnya di Kecamatan, untuk itu Wabup menekankan bahwa tiga kecamatan lain di PPU, yakni Penajam, Waru, dan Babulu di balik pembangunan mega proyek IKN.
“Kami di Kabupaten Penajam Paser Utara ini sering dianggap berkembang pesat karena menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara. Namun realitanya tidak demikian, yang tersentuh pembangunan hanya Kecamatan Sepaku, sementara tiga kecamatan lainnya sudah bertahun-tahun tidak tersentuh,” tegas Waris.
Ia menambahkan, pejabat pusat yang berkunjung pun jarang melalui wilayah inti kabupaten, menguatkan kekhawatiran bahwa nasib PPU di luar Sepaku luput dari perhatian. Ia menampik anggapan bahwa status daerah lokasi IKN otomatis membawa kesejahteraan merata. Ia khawatir, alih-alih maju, PPU justru akan semakin tertinggal dibandingkan daerah lain di Kaltim.
“Harapan kami, keberadaan IKN tidak membuat PPU justru tertinggal. Kami ingin keadilan pembangunan dirasakan merata di seluruh kecamatan,” tutup Waris. (Adv)
