Kacamatanegeri.com, BALIKPAPAN — DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna dengan dua agenda penting yakni penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Balikpapan Tahun 2025 serta pembentukan panitia khusus (pansus) yang berlangsung di Hotel Gran Senyiur, Senin (6/4/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri. Turut mendampingi 3 Wakil Ketua, Yono Suherman, Muhammad Taqwa dan Budiono. Hadir Wakil Walikota Balikpapan, Bagus Susetyo yang sekaligus diamanatkan menyampaikan LKPj.
Alwi menjelaskan, LKPj menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
“LKPj ini akan kami bahas lebih lanjut. Seluruh anggota DPRD akan diberikan ruang untuk menyampaikan catatan, kritik, maupun rekomendasi,” katanya.
Pembahasan tersebut lanjut Alwi, diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi yang berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah ke depan.
Merevisi dan Menyusun Dua Regulasi Internal
Selain agenda evaluasi, DPRD juga mengumumkan pembentukan pansus penyusunan Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.
Menurut Alwi, langkah ini penting untuk memperkuat fungsi pengawasan internal sekaligus menjaga integritas lembaga legislatif.
“Revisi ini bertujuan agar aturan internal lebih adaptif dan mampu menjaga marwah DPRD melalui peran Badan Kehormatan,” jelasnya.
Alwi menambahkan, kajian awal terhadap perubahan kode etik telah dilakukan oleh Badan Kehormatan bersama tim ahli, sehingga pansus tinggal melanjutkan pembahasan secara lebih mendalam.
Pansus tersebut diisi oleh perwakilan lintas fraksi, ada Fauzi Adi, Subari, Fadilah, Suriyani (Fraksi Golkar), Vera Yulianti, Puryadi (Fraksi NasDem), Siswanto, Aminuddin (Fraksi Gerindra), Suwanto (Fraksi PDIP), Sofyan Jufri, Taufiq Qul Rahman (Fraksi PKB), serta Jafar Sidik (Fraksi Gabungan PKS-PPP). (loh)
