Kacamatanegeri.com, PENAJAM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) di Aula Hotel Ika, Kelurahan Petung, Senin (24/2/2025).
FGD oleh KPU PPU, merupakan agenda akhir dan evaluasi rangkaian proses Pilkada Serentak 2024 lalu.
Ketua KPU PPU, Ali Yamin Ishak, menyampaikan FGD merupakan agenda terakhir dari serangkain proses Pilkada PPU 2024, sekaligus menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dari hibah yang sudah diberikan pemerintah terhadap KPU.
“Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan evaluasi FGD, evaluasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PPU,” ujarnya.
Ali menjelaskan, berdasarkan beberapa petunjuk surat dinas dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) terkait petunjuk pelaksanaan FGD evaluasi.
“Dan tahapan sebelum ini sebenarnya ada kami diminta untuk mengisi kuisioner dan ini yang Setelah diisi semuanya lengkap baru yang dibawa di FGD,” tambahnya.
Menurut Ali ada 4 dimensi pendekatan yang di bahas dalam FGD, pertama terkait tahapan, dan non tahapan, supporting system, kemudian faktor eksternalitas.
“Makanya kami disini selain Forkopimda dan dinas terkait ada juga beberapa organisasi profesi, termasuk teman-teman organisasi wartawan yang kami undang juga, untuk bisa memberikan catatan-catatan dan masukan-masukan dalam proses FGD evaluasi pada siang hari ini,” terangnya.
Ali menjelaskan terkait dana hibah dari pemerintah sebesar Rp 22 miliar, saat ini tersisa di angka Rp 2,5 miliar.
“Ada beberapa yang belum kami bayarkan, mungkin di bawah itu akan kami kembalikan nanti sisanya. Alhamdulillah bisa cukup maksimal,” imbuhnya.
Ali menuturkan, penyerapan anggaran terbesar terletak pada perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM).
“SDM dan juga di pemutahiran data, banyak melibatkan faktor luar dan juga banyak Bimtek yang kami lakukan, dan Alhamdulillah dampaknya juga cukup luar biasa,” paparnya.
Ali mengatakan tidak menemui kendala terkait proses penyelenggaraan Pilkada, hanya dalam proses rekrutmen SDM, sekretariat yang mungkin ke depan pihaknya akan lebih selektif lagi dalam proses perekrutannya.
Evaluasi Menyeluruh Untuk Penyempurnaan Pilkada Mendatang
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, menyampaikan bahwa rangkaian panjang Pilkada 2024 PPU ini sudah usai, setelah pelantikan Kepala Daerah se-Indonesia oleh Presiden di Jakarta pada 20 Februari lalu.
Kemudian berkaitan dengan kegiatan ini Tohar mengapresiasi kepada jajaran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), yang telah menginisiasi atau membuka forum FGD dalam rangka evaluasi dari rangkaian panjang Pilkada PPU 2024.
Namun demikian Tohar meyakini bahwa, setiap perencanaan suatu program dan kegiatan tidak ada yang 10 persen sama dengan perencanaan.
“Oleh karena itu evaluasi ini dipandang penting baik dari aspek manajerial, maupun untuk mendapatkan feedback kembali atas kekurangan dan kelemahan, kemudian kita praktikkan dalam rangka penyempurnaan ke depan, untuk kegiatan yang serupa,” paparnya.
Pertama terkait dengan peran pemerintah sebagai fasilitator, baik itu dalam penganggaran, pengarahan dan pergerakan sumber daya aparatur. Yang diperkenankan untuk mengisi bagian-bagian penting yang ada di jajaran pelaksanaan Pilkada.
Tidak hanya itu, kata Tohar, mengevaluasi berkaitan dengan partisipasi jumlah pemilih terdaftar sebanyak 137.495.
“Ternyata persentasenya berada pada 79,906, ada pekerjaan rumah (PR) kita sebesar 30,04%,” ulasnya.
Bisa saja, pertama persoalan mobilisasi antara orang-orang yang terdata tidak punya kemampuan mobilisasi fisik ke TPS. “Nah ini perlu pemikiran ke depan,” ucapnya.
Kemudian yang kedua, bisa saja terjadi pemilih tersebut terdaftar, namun pada saat hari pemilihan pemilih tidak datang karena berada di luar daerah, atau persoalan persepsi terhadap kedaulatan politik pribadi.
“Nah ini harus kita jawab dengan sosialisasi yang memadai,” tambahnya.
Kemudian terakhir yang menjadi penyebab identifikasinya adalah, Peran KPU, peran pemerintah, juga peran partai politik, bisa berkolaborasi karena salah satu fungsi dari partai politik adalah pendidikan politik.
“Itu yang kami sampaikan tadi. Alhamdulillah tidak banyak catatan negatifnya. Kesemuanya dalam rangka penyempurnaan Pilkada 2024 untuk KPU di PPU,” tutupnya. (*/ant/dwn)
