Kacamatanegeri.com, PENAJAM – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bergerak cepat merapikan basis data penerima jaminan sosial.
Menggaet Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta pemerintah desa dan kelurahan, Disnakertrans PPU menggelar proses pemadanan data massal bagi calon penerima manfaat kategori pekerja rentan di seluruh wilayah PPU.
Langkah strategis ini diambil guna memastikan bahwa calon penerima bantuan benar-benar berdomisili sah di PPU, memenuhi kriteria kelayakan sosial-ekonomi, serta terhindar dari potensi kepesertaan ganda maupun data tidak aktif.
Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial (HI) Disnakertrans Kabupaten PPU, Juzlizar Rakhman, membeberkan bahwa pengumpulan data awal dihimpun secara berjenjang melalui jajaran kelurahan dan desa sebelum akhirnya diverifikasi dan dicocokkan bersama Disdukcapil.
“Untuk pekerja rentan itu kita kumpulkan data melalui kelurahan dan desa. Nah, baru kita padankan lagi. Dari situ kelihatan apakah mereka sudah pernah daftar atau terdaftar atau belum,” kata Juzlizar, Rabu (11/11/2026).
Proses pemadanan data ini menjadi fondasi krusial bagi Pemkab PPU mengingat besarnya alokasi dan sasaran program yang ditangani. Selain mengelola data pekerja sektor sawit berdasar pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang mencapai 1.417 jiwa, sasaran pekerja rentan secara keseluruhan di PPU tercatat dalam jumlah yang jauh lebih besar.
“DBH sawit itu masih di angka 1.417, sementara pekerja rentan secara keseluruhan berada di sekitar angka 20.000 jiwa,” tegas Julizar.
Menurutnya, tingginya angka pekerja rentan menuntut tingkat kecermatan tinggi dalam pengelolaan anggaran daerah. Verifikasi berjenjang dari tingkat desa hingga pencocokan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Disdukcapil diharapkan mampu menyaring penerima secara lebih akurat, transparan, dan akuntabel.
Pendataan yang rapi dan terintegrasi ini, Pemerintah Kabupaten PPU optimistis alokasi anggaran jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan perlindungan pemerintah. (Adv/d1)
