Kacamatanegeri.com, PENAJAM – Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menunjukkan tren peningkatan yang konsisten menjelang penutupan 2026. Berdasarkan rekapitulasi data resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) PPU, total populasi daerah berjuluk Benuo Taka ini telah menyentuh angka 208.044 jiwa per 10 November 2026.
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil PPU, Dony Ariswanto, merinci bahwa angka tersebut mengalami penambahan sekitar dua ribu jiwa apabila dibandingkan dengan catatan pada semester pertama tahun ini yang masih berada di kisaran 206 ribu jiwa.
Dari total keseluruhan penduduk saat ini, komposisi demografi masih didominasi oleh penduduk laki-laki sebanyak 107.648 jiwa atau setara 51,74 persen, sementara penduduk perempuan tercatat sebanyak 100.396 jiwa atau sebesar 48,26 persen.
Dony menjelaskan bahwa seluruh perubahan data kependudukan tersebut dipantau dan diperbarui secara berkala melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Menurutnya, dinamika naik-turunnya angka populasi di PPU tidak semata-mata bergantung pada angka kelahiran biologis, melainkan dipengaruhi oleh empat komponen utama kependudukan yang dikenal dengan istilah Lampid.
“Kalau untuk jumlah penduduk itu dipengaruhi lahir, mati, pindah, datang. Kami menyebutnya Lampid,” kata Dony, Jumat (13/11/2026).
Ia mengungkapkan, tingginya tingkat mobilitas warga pendatang yang masuk maupun penduduk lokal yang mengurus pindah keluar daerah tercatat sangat aktif melalui layanan administrasi kependudukan setiap harinya.
Kendati arus keluar-masuk warga berlangsung dinamis seiring pesatnya perkembangan wilayah, Dony menyebut laju pertumbuhan populasi di Kabupaten PPU secara tahunan masih tergolong stabil dan terkendali.
“Kalau pertambahan jumlah penduduk kita per tahun ini biasanya berada di kisaran dua persen saja,” ungkapnya. Disdukcapil PPU terus mendorong peran aktif masyarakat dalam melaporkan setiap peristiwa kependudukan agar database SIAK tetap akurat sebagai landasan perumusan kebijakan pembangunan daerah. (Adv/d1)
