Kacamatanegeri.com, BALIKPAPAN– DPRD Kota Balikpapan, Selasa (20/5/2025) sukses gelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama PT Pertamina Patra Niaga guna menindaklanjuti kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Minyak Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
RDPU mempertemukan Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri didampingi 21 anggota bersama Executive General Manager (EGM) Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Alexandre Susilo di Ruang Rapat Gedung DPRD Kota Balikpapan.
Yang akhirnya menghasilkan 7 poin penting dalam berita acara yang ditandatangani 21 anggota DPRD Kota Balikpapan dan EGM Pertamina Patra Niaga.
Poin pertama bahwa EGM PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan bertanggung jawab dan menyampaikan permohonan maaf secara resmi pada seluruh masyarakat Kota Balikpapan.
Permintaan maaf ini disampaikan melalui media massa, baik cetak maupun online. Serta melalui akun media sosial resmi PT Pertamina Patra Niaga untuk dapat diunggah kembali pada akun media sosial resmi Pemkot Balikpapan.
Pada poin kedua menyatakan bahwa PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memenuhi kuota kebutuhan BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Balikpapan sesuai penugasan pemerintah pusat. Selain itu dipastikan permasalahan ini tidak terulang kembali.
Selanjutnya poin keempat, Pemkot Balikpapan agar mengusulkan penambahan kuota solar, pertalite, dan LPG 3 kg sesuai kebutuhan masyarakat Kota Balikpapan.
Poin keempat menambah sarana dan prasarana pendistribusian pertalite di kota Balikpapan, minimal 80 persen. Lanjut poin kelima meminta agar SPBU dibuka 24 jam sampai situasi normal kembali.
Poin keenam mengevaluasi kinerja Public Relation/Humas, Sales Executive, dan Sales Area Manajer Kaltimut PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan.
Dan poin ketujuh, dalam hal PT Pertamina Patra Niaga tidak dapat memenuhi poin satu hingga enam, maka pihak manajemen PT Pertamina Patra Niaga Area Kalimantan, khususnya Balikpapan, siap mengundurkan diri dari jabatannya. (dwn)
